Mitigasi Konflik Sosial di Pilkada 2024 Kutim: Upaya Pemkab untuk Ciptakan Stabilitas
SANGATTA – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pjs Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang mitigasi dan resolusi konflik. Acara ini ditujukan kepada penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah daerah, dengan tujuan utama menciptakan suasana demokrasi yang damai, aman, dan tertib.
Langkah-Langkah Strategis Mitigasi Konflik Pilkada
Dalam sambutannya, Agus menekankan pentingnya pemetaan wilayah yang berpotensi tinggi mengalami konflik. “Daerah-daerah dengan sejarah konflik sosial dan persaingan politik yang tajam perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya. Menurutnya, pemetaan ini merupakan langkah awal untuk mencegah gesekan sebelum terjadi. Agus juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
“Jika ada tanda-tanda pergerakan konflik, semua pihak harus sigap. Tidak boleh ada kelambanan,” tegas Agus. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat keamanan menjadi perhatian khusus, dengan harapan mereka terlatih tidak hanya dalam menangani massa, tetapi juga dalam komunikasi krisis dan penggunaan kekuatan yang proporsional.
Penegakan hukum menjadi elemen penting lainnya. Tindakan provokatif, penyebaran hoaks, dan kekerasan politik harus segera ditindak untuk mencegah konflik meluas. “Penegakan hukum yang adil dan cepat akan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman,” tambahnya.
Harapan untuk Pilkada Damai
Pjs Bupati Kutim optimis dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan, Pilkada 2024 di Kutim dapat berjalan damai dan tertib. “Tujuan kita adalah menciptakan Pilkada yang damai, aman, dan tenteram. Semoga upaya ini bisa mengantar Kutai Timur ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” ucapnya.
Bimbingan Teknis, Mengasah Kapasitas untuk Pilkada Damai
Trisno, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini penting untuk mempersiapkan penyelenggara Pilkada dalam menghadapi tantangan potensial. Bimtek yang diselenggarakan oleh Smart Academy ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai elemen, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panwaslu tingkat kecamatan.
“Materi yang kami sajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Mulai dari mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, hingga kebijakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024,” ungkap Trisno. Narasumber dalam Bimtek ini dihadirkan dari lembaga-lembaga ternama, termasuk Universitas Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kaltim, Polres Kutim, KPU, dan Bawaslu Kutim.
Potensi Konflik dan Kondisi Geografis Kutim
Kabupaten Kutim memiliki luas wilayah 35.747,50 km², yang hampir setara dengan Provinsi Jawa Barat, menghadirkan tantangan logistik yang signifikan dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 orang yang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan, kondisi geografis ini memperbesar potensi munculnya konflik sosial.
“Kegiatan ini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan,” jelas Trisno. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan mitigasi konflik harus disesuaikan dengan tantangan demografis dan sosial di wilayah tersebut. “Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” imbuhnya.
Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial
Agus Hari Kesuma menyoroti peran penting masyarakat sipil, LSM, dan tokoh agama dalam meredam potensi konflik. Mereka dapat menjadi mediator netral dan memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berseberangan. Media sosial juga menjadi perhatian, mengingat potensinya dalam menyebarkan informasi yang tidak benar. “Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirancang, pemerintah Kutim berharap Pilkada 2024 dapat berjalan damai, aman, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal penerapan demokrasi yang sehat dan stabil.
