Fraksi NasDem Nilai Pemerintah Tak Serius Realisasikan Visi Kutai Timur Hebat, Ini Sebabnya
KUTIM – Fraksi Partai NasDem DPRD Kutai Timur (Kutim) mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, menyusul absennya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, 16 April 2025 lalu.
Yulianus Palangiran, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, menyebut ketidakhadiran TAPD sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan proses demokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sudah menunggu sejak pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Hearing, namun hingga pukul 17.00 WITA tidak satu pun perwakilan TAPD yang datang. Ini jelas tidak menghargai DPRD dan melecehkan proses pembahasan anggaran yang krusial bagi masyarakat,” kata Yulianus saat diwawancarai di Ruang Wakil Ketua II DPRD, Kamis (17/4/2025).
Yulianus mempertanyakan komitmen Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi dalam merealisasikan visi “Kutai Timur Hebat” jika proses perencanaan anggaran saja tidak berjalan sesuai jadwal.
Menurutnya, pembahasan APBD murni tahun 2025 sudah empat kali dijadwal ulang tanpa kejelasan.
“Jadwal Banmus sudah lewat, namun pembahasan anggaran belum juga masuk tahap final. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut banyak program masyarakat,” ujarnya.
Fraksi NasDem menyoroti dua hal utama dalam pernyataannya. Pertama, soal ketidakterbukaan dalam proses perencanaan anggaran, termasuk adanya pengurangan anggaran secara drastis dari belasan triliun menjadi hanya beberapa triliun rupiah tanpa pembahasan intensif bersama DPRD. Kedua, pelanggaran tata tertib karena tidak adanya kepastian jadwal hearing antara TAPD dan DPRD.
“Kalau anggaran tiba-tiba dipangkas, bagaimana dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang sudah diusulkan masyarakat? Ini bukan soal angka, tapi soal kepastian pemerintah dalam menepati janji pembangunan,” tegas Yulianus.
Meski melayangkan kritik, Fraksi NasDem menegaskan tetap akan mendukung program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami tetap dukung, asalkan tidak menyimpang dari kesepakatan bersama dan benar-benar berpihak pada rakyat. Kalau tidak, tentu akan kami sikapi dengan tegas,” imbuhnya. (*)
