Hadapi Tantangan Fiskal 2026, Prayunita Utami Optimis Pemkab Kutim Mampu Jaga Tata Kelola Keuangan
KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama DPRD resmi mengesahkan Raperda APBD 2026 melalui Rapat Paripurna ke-XV yang berlangsung pada 27 November 2025. Anggaran yang disetujui mencapai Rp 5,7 triliun lebih dan tercatat memiliki surplus Rp 25 miliar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jimmi dan dihadiri pimpinan serta 33 legislator lainnya, termasuk Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, yang turut memegang peran penting dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam penyampaiannya tekanan bahwa APBD merupakan fondasi pembangunan daerah yang mencerminkan komitmen Pemkab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap agar infrastruktur yang diperlukan dapat segera dibangun dan ditingkatkan dan program agar masyarakat dapat kokoh hingga ke wilayah pelosok,” ujar Ardiansyah.
Rapat Usai, Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus menjadi fokus utama setelah APBD disahkan. Ia menilai Kutim yang memiliki cakupan wilayah sangat luas membutuhkan kerja kolektif agar semua program dapat dirasakan hingga ke pelosok. “Kita harus bahu-membahu membangun daerah ini,” tegas Prayunita.
Prayunita juga menggarisbawahi tantangan finansial akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi dana transfer pada tahun 2026. Meski begitu, ia tetap optimis terhadap kemampuan Pemkab Kutai Timur dalam menjaga tata kelola keuangan. Pengelolaan APBD sebelumnya yang dinilai stabil menjadi dasar kepercayaannya terhadap pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap penggunaan anggaran, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Menurutnya, kolaborasi dan keterlibatan masyarakat merupakan kunci untuk memastikan seluruh program APBD 2026 berjalan efisien dan tepat sasaran.
Dengan disahkannya APBD 2026, Prayunita berharap anggaran tersebut mampu menjadi momentum penguatan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur. (*)
