Strategi TPPS Turunkan Angka Stunting di Kutim
SANGATTA – Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk menurunkan angka stunting. Menurut Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Achmad Junaidi B, yang juga menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), ada banyak strategi yang telah diterapkan guna mengatasi masalah stunting.
Strategi tersebut antara lain, pemenuhan gizi seimbang untuk bayi di atas 6 bulan, pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, program suplemen dan fortifikasi gizi, serta peningkatan akses terhadap sanitasi dan air bersih. Tidak lupa, TPPS juga mengoptimalkan data berbasis e-PPGBM yang menunjukkan penurunan signifikan prevalensi stunting di Kutim.
Selain itu, TPPS juga melaksanakan inovasi “Cap Jempol Stunting”. Program ini berupa sosialisasi dan edukasi langsung kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Menurut Achmad Junaidi, intervensi ini memudahkan petugas dan kader lapangan berinteraksi dengan keluarga berisiko.
“Intervensi langsung ini dirancang agar para petugas dan kader lapangan dapat berinteraksi dengan keluarga berisiko melalui edukasi, serta pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang sehat,” jelas Achmad Junaidi seraya mengunkap angka stunting di Kutim terus turun dari waktu ke waktu.
Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kutim turun dari 29 persen pada 2023 menjadi 16,94 persen pada Juni 2024. Angka ini terus menurun hingga 15,7 persen pada September 2024.
Untuk jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) juga terjadi penurunan. Pada Semester II tahun 2023, tercatat ada 19.900 KRS. Jumlah ini turun drastis menjadi 15.576 pada Juni 2024 dan 12.362 pada akhir September 2024.
Selain data KRS, angka anak yang mengalami stunting juga mengalami penurunan. Dari 1.801 pada Juni 2024 menjadi 1.748 pada akhir September 2024. Data ini menunjukkan keberhasilan berbagai program yang telah diterapkan. Namun demikian, TPPS menekankan pentingnya mempertahankan upaya ini secara konsisten.
Achmad Junaidi mengungkap Kecamatan Muara Bengkal tercatat memiliki jumlah anak stunting tertinggi (224 anak), sementara Kecamatan Batu Ampar berada di posisi terendah dengan hanya 5 anak. Dia mengaku optimistis angka ini akan bisa diturunkan seperti daerah-daerah lainnya.
Rakor TPPS
Dalam rangka memperkuat sinergi dalam menangani isu stunting, Pemkab Kutim kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS. Acara ini diikuti sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan PD, mitra kerja Program Bangga Kencana (KKBPK), serta BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) Kabupaten Kutim.
Rakor dipimpin Achmad Junaidi B selaku Sekretaris TPPS, mewakili Pjs Bupati Kutim H Agus Hari Kesuma. Dalam sambutan tertulisnya, Pjs Bupati Kutim menyampaikan rasa syukur dapat kembali berkumpul dalam forum penting ini. Dia menekankan agar koordinasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan guna mengoptimalkan penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2024.
“Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dalam upaya menurunkan prevalensi stunting,” ujar Agus seraya mengajak seluruh pihak berkomitmen penuh dalam mewujudkan Kutim bebas stunting demi generasi emas Indonesia 2045.
